Bandana/Masker Nulti Fungsi

Bandana/Masker Multi Fungsi

Rp 70000

Bandana / Masker Multi Fungsi

Masker biasanya berfungsi untuk menutupi mulut saja berbeda dengan masker yang satu ini, masker ini dapat digunakan untuk menutupi bagian leher, mulut, wajah dan kepala, disaat berkendara biasanya orang menggunakan masker biasa sehingga leher bagian belakang kelihata...

Download Etika Profesi Hukum ppt

DOWNLOAD MATERI

Makalah demokrasi

Pengertian Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi syarat ) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu.

Pelaksanaan dari demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu di berbagai daerah di Indonesia hingga Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD ’45 sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Jenis- Jenis Demokrasi

A. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat terbagi atas :

                               

1. Demokrasi bersifat langsung / Direct Demokrasi.

Demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera didalam satu pertemuan.

Jenis demokrasi ini dapat dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatip belum berkembang, dimana secara fisik memungkinkan untuk seluruh electorate untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil.

Demokrasi langsung berkembang di Negara kecil Yunani kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan didalam masyarakat yang komplek dan Negara yang besar. demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat diwilayah Switzerland.

Mengubah bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa Negara yang didalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatip. Dibeberapa Negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemengkan konstitusional dan menetapkan permasalahan public politik secara langsung tampa campur tangan representative.

2. Demokrasi bersifat representatip / Representative Demokrasi.

Didalam Negara yang besar dan modern demokrasi tidak bisa berjalan sukses. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan sistem demokrasi secara representatip. Para representatip inilah yang akan menjalankan atau menyampaikan semua aspirasi rakyat didalam pertemuan. Dimana mereka dipilih oleh rakyat dan berkemungkinan berpihak kepada rakyat. ( Garner ).

Sistem ini berbasis atas ide, dimana rakyat tidak secara langsung hadir dalam menyampaikan aspirasi mereka, namun mereka menyampaikan atau menyarankan saran mereka melaui wakil atau representatip. Bagaimanapun, didalam bentuk pemerintahan ini wewenang disangka benar terletak ditangan rakyat, akan tetapi semuanya dipraktekkan oleh para representatip.

3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.

            Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi dengan tak langsung. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk didalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat.

B. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya terdiri dari:

1. Demokrasi formal

            Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, ekonomi, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.

2. Demokrasi material

            Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas.

3. Demokrasi campuran

            Demokrasi ini merupakan campuran dari demokrasi formal dan material.

C. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi :

1. Demokrasi liberal

            Demokrasi ini meberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan, bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pmerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas konstitusi (hukum dasar).

2. Demokrasi rakyat atau demokrasi Proletar

            Demokrasi ini bertujuan mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak menganal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik.

D. Berdasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi terbagi atas:

1. Demokrasi sistem parlementer
2. Demokrasi sistem pemisahan/ pembagian kekuasaan (Presidensial)                                                                                                                                                         download materi

delik-delik dalam KUHAP

download materi pembunuhan
download materi makar

delik dalam kuhp pidana

A.    Pengertian Delik

Hukum pidana belanda memakai istilah Strafbaar feit,kadang-kadang Delictum. Tetapi di dalam Negara Anglo-Sexson memakai istilah Offense yang artinya perbuatan pidana atau pristiwa pidana di Indonesia meakai juga istilah “  Delik”

B.     Rumusan Delik

Simons merumuskan yang lengkap merupakan :

a.       Diancam dengan pidana oleh hukum,

b.      Bertentangan dengan hukum,

c.       Dilakukan oleh orang yang bersalah,

d.      Orang itu bertanggung jawab atas perbuatanya.

C.    Perbuatan dan Rumusan Delik dalam Undang-undang

Code penal memakai istilah infraction yang terbagi atas crimes(kejahatan), Delits(Kejahatan ringan). Hukum pidana Inggris memakai istilah Act dan lawannya Omission. Menurut pendapat penulis,Act di baca “Tindakan” dan Omission di baca “Pengabaian” .

D.    Cara Merumuskan Delik

Pada umumnya rumusan suatu delik berisi “Bagian Inti” (Bestand delen) suatu delik.Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbutan yang dilakukan,barulah seseorang diancam dengan pidana.banyak penulis menyebut ini sebagai unsur delik.tetapi di sini,tidak dipakai istilah “Unsur Delik’’, misalnya delik pencurian terdiri dari bagian inti (Bestand delen) :

1.   Mengambil

2.   Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

3.   Dengan maksud memiliki

4.   Melawan hukum

Rumusan ini terdapat bagian inti “sengaja’’, karena ada delik menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan kealpaan (Culpa), yaitu pasal 359 dan 361 KUHP.

download materi 

PENGERTIAN MONITORING dan EVALUASI

PENGERTIAN MONITORING
dan EVALUASI

1. Monitoring difokuskan pada:

  a. penggambaran perubahan kondisi yang terjadi selama implementasi program

  b. menjelaskan hubungan sebab akibat yang dengan adanya implementasi program

2. Evaluasi difokuskan pada:

  a. Asesmen terhadap efektivitas program

  b. asesmen terhadap efisiensi program

  c. asesmen terhadap keseimbangan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses perubahan (Mitchell,1997)
download

Bagaimana Merevitalisasi MGMP?

    Guru-guru di Indonesia,  telah memiliki wadah  MGMP, namun  belum dimanfaatkan secara maksimal. 

    Prinsip dalam rangka mereformasi MGMP:

(1)pengembangan profesionalisme harus menjadi titik   perhatian;

(2)frekuensi kegiatan harus ditingkatkan (setiap dua minggu);

(3)jenis kegiatan harus bersifat lebih praktis dan menantang pemikiran

(4)sistem yang digunakan harus diubah dari sistem terpusat menjadi sistem rumpun atau wilayah.

MONITORING dan EVALUASI.PPT

Panduan Cyberlaw Untuk Orang Biasa Idiot's Guide to Indonesian Cyberlaw oleh Budi Rahardjo1

Panduan Cyberlaw Untuk Orang Biasa
Idiot's Guide to Indonesian Cyberlaw
oleh
Budi Rahardjo1
Table of Contents
Pendahuluan.........................................................................................................................................1
Latar Belakang Munculnya RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi.................................................2
Dapatkah dunia Cyber diatur?.........................................................................................................3
Nama RUU......................................................................................................................................3
Umbrela Provision...........................................................................................................................3
Filosofi yang dianut.........................................................................................................................3
Beberapa Pengertian.............................................................................................................................3
Teknologi Informasi........................................................................................................................4
Tanda Tangan Digital......................................................................................................................4
Dokumen Elektronik........................................................................................................................4
Komputer.........................................................................................................................................4
Lain-lain...........................................................................................................................................4
Pembahasan Pasal-per-Pasal................................................................................................................5
Pasal 32,33: Yuridiksi......................................................................................................................5
Penutup.................................................................................................................................................5
Bahan Bacaan.......................................................................................................................................5
Pendahuluan
Cyberlaw merupakan salah satu topik yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Di Indonesia telah
keluar dua buah Rancangan Undang-Undang (RUU). Yang satu diberi nama: “RUU Pemanfaatan
Teknologi Informasi” (PTI), sementara satunya lagi bernama “RUU Transaksi Elektronik”. RUU PTI
dimotori oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan Tim Asistensi dari Institut Teknologi
Bandung (ITB) dengan jalur Departemen Perhubungan (melalui Dirjen Postel), sementar RUU TE
dimotori oleh Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi dari Universitas Indonesia dengan jalur
Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Tulisan ini lebih membahas RUU PTI karena saya
ikut andil dalam pembuatannya. Untuk itu referensi terhadap RUU ini mengacu kepada RUU PTI,
kecuali jika disebutkan sebaliknya.
Sosialisasi sudah dilakukan dengan melakukan presentasi, seminar-seminar di berbagai daerah
dengan berbagai peserta, mulai dari mahasiswa, dosen, akademik, pelaku bisnis, birokrat, dan
pihak pemerintah. Acara ini biasanya ramai dengan pertanyaan, kritikan, dan masukan. Tidak
hanya dalam acara presentasi saja, surat kabar dan media masa lainnya mencoba mengangkat
topik Cyberlaw tanpa mencoba mengerti dahulu. Akibatnya banyak komentar-komentar dan
pendapat yang melenceng. Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, nampaknya dibutuhkan
penjelasan dan contoh-contoh yang lebih banyak tentang berbagai aspek dari RUU ini.
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang berbagai aspek RUU Pemanfaatan
Teknologi Informasi yang tidak dapat dimasukkan langsung dalam RUU tersebut. Jika semua hal
dimasukkan dalam RUU tersebut, akan sangat tebal sekali dan bisa jadi justru malah
membingungkan. Hasil yang diharapkan dengan adanya tulisan ini adalah adanya kesamaan
1 Penulis adalah staf pengajar Teknik Elektro ITB dan juga peneliti di PPAU Mikroelektronika ITB yang ikut
membantu dalam penyusunan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi. Selain berafiliasi dengan ITB, penulis juga
aktif di Internet Indonesia. Aktivitas penulis di Internet antara lain adalah sebagai pengelola nama domain .ID
(IDNIC), dan juga sebagai pengelola ID-CERT (Indonesia Computer Emergency Response Team) yang mengurusi
masalah security. Informasi lebih jauh dapat dilihat di http://budi.insan.co.id
Budi Rahardjo - versi 0.4 - 2002 1/6
persepsi dan pemahaman terhadap RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi ini. Memang RUU ini
harus dapat dimengerti oleh semua pihak, baik masyarakat, pelaku bisnis, maupun penegak
hukum. Pendekatan yang penulis ambil dalam membuat tulisan ini adalah pendekatan informal.
Jadi tulisan ini tidak terlalu formal. (Meskipun di awal-awal ini terlihat terlalu kaku.)
Tulisan ini merupakan interpretasi dan pendapat pribadi penulis sebagai seorang engineer dan
pengguna Internet Indonesia. Jadi mungkin banyak hal-hal yang kurang tepat jika dilihat dari sudut
pandang hukum. Kesalahan ada di pihak penulis. Untuk itu penulis mengharapkan adanya
perbaikan dan koreksi terhadap tulisan ini.
Dikarenakan tulisan ini masih berbentuk draft, maka tidak semua bagian dari RUU Pemanfaatan
Teknologi Informasi ini akan dibahas secara rinci. Pembahasan lebih diutamakan kepada bagianbagian
yang sering ditanyakan ketika kami melakukan sosialisasi.
Latar Belakang Munculnya RUU Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Munculnya RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi ini bermula dari mulai merasuknya
pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Jika kita lihat, kita
mulai terbiasa menggunakan mesin ATM untuk mengambil uang; menggunakan handphone untuk
berkomunikasi dan bertransaksi (mobile banking); menggunakan Internet untuk melakukan
transaksi (Internet banking, membeli barang), berikirim e-mail atau untuk sekedar menjelajah
Internet; perusahaan melakukan transaksi melalui Internet (e-procurement); dan masih banyak
lainnya. Semua kegiatan ini merupakan pemanfaatan dari Teknologi Informasi.
Teknologi Informasi memiliki peluang untuk meningkatkan perdagangan dan perekonomian
nasional yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian global. Salah satu kendala yang
muncul adalah ketidak-jelasan status dari transaksi yang dilakukan melalui media cyber ini. Untuk
itu Cyberlaw Indonesia harus dipersiapkan.
Kata “Teknologi Informasi” di sini merupakan terjemahan dari kata “Information Technology” (IT).
Singkatan yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah “IT” bukan “TI”, meskipun kalau kita lihat
semestinya singkatan yang digunakan adalah TI. Hal ini dilakukan agar tidak membingungkan
pembaca. Singkatan “TI” sudah lazim digunakan untuk “Teknik Industri”. Istilah lain yang sering
juga digunakan di Indonesia adalah “Telematika”. Namun untuk tulisan ini, penulis akan
menggunakan istilah “IT” saja.
Ternyata efek dari pemanfaatan IT ini berdampak luar biasa. Selain memberikan kemudahan, dia
juga menghasilkan efek negatif, seperti antara lain:
• Penyadapan email, PIN (untuk Internet Banking).
• Pelanggaran terhadap hak-hak privacy.
• Masalah nama domain seperti kasus mustika-ratu.com yang didaftarkan oleh bukan pemilik
Mustika Ratu, atau kasus typosquatter “kilkbca.com” (perhatikan huruf “i” dan “l” bertukar
tempat) yang menyaru sebagai “klikbca.com”.
• Penggunaan kartu kredit milik orang lain.
• Munculnya “pembajakan” lagu dalam format MP3, yang kemudian disertai dengan tempat tukar
menukar lagu seperti Napster2. Napster sendiri kemudian dituntut untuk ditutup (dan membayar
ganti rugi) oleh asosiasi musik.
• Adanya spamming email.
• Pornografi.
Hal-hal lain yang sifatnya tidak jelas sebelum adanya RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi ini
antara lain:
• status dari transaksi yang menggunakan media Internet, misalnya e-procurement;
2 Situs web dari Napster ada di http://www.napster.com
Budi Rahardjo - versi 0.4 - 2002 2/6
• status legal dari tanda tangan digital;
• status dari e-government.
Hal-hal di atas memaksa adanya sebuah undang-undang yang dapat memberikan kejelasan bagi
pihak-pihak yang terkait. Karena banyaknya hal yang harus diberikan landasan, maka RUU yang
dikembangan ini berupa sebuah “umbrela provision”. Diharapkan nantinya ada UU atau PP yang
lebih spesifik untuk bidang-bidang yang sudah diberikan slotnya oleh RUU Pemanfaatan Teknologi
Informasi ini.
Dapatkah dunia Cyber diatur?
Banyak orang yang mengatakan bahwa dunia cyber tidak dapat diatur. Hal ini cukup
menganehkan karena kata “cyber” ini berasal dari kata “cybernetics” dimana tujuannya adalah
mengendalikan sesuatu (misalnya robot) dari jarak jauh. Jadi tujuan utamanya adalah kendali
total. Perfect control. Maka akan aneh jika dikatakan cyber tidak dapat diatur.
Ada beberapa sumber bacaan filosofis dan hukum yang dapat menjelaskan hal ini dengan lebih
detail, seperti misalnya buku dari Lawrence Lessig (yang berjudul “Code and Other Laws of
Cyberspace”). Buku Lessig ini pada intinya menunjukkan beberapa cara untuk mengatur atau
mengendalikan dunia cyber melalui commerce. Jika kita tidak dapat mengendalikan indiviual,
maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan insentif kepada bisnis
sehingga akhirnya orang-orang menerima peraturan dengan lebih mudah. Sebagai contoh, jika
pemerintah memaksakan semua orang harus memiliki digital identity (digital ID), maka akan
banyak yang protes karena merasa tidak perlu dan curiga kepada pemerintah3. Akan tetapi jika
pemerintah memberikan insentif kepada bank yang menerapkan penggunaan digital ID pada
nasabahnya (misalnya nasabah yang memiliki digital ID tidak dikenakan biaya untuk transaksi
yang dilakukannya) maka lama kelamaan sebagian besar orang akan memiliki digital ID tanpa
harus dipaksakan. Sama halnya dengan kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Tidak semua
orang memiliki SIM, namun orang yang memiliki SIM memiliki banyak keuntungan. Selain
merupakan syarat untuk mengemudi, SIM juga dapat digunakan sebagai identitas (untuk
mengambil uang, wesel, dan sebagainya). Jadi banyak orang yang mengambil SIM.
Nama RUU
RUU ini sendiri tadinya bernama “RUU Teknologi Informasi”. Namun judul ini ditolak karena kita
tidak ingin mengatur teknologinya. (Dan apakah memungkinkan mengatur teknologi?) Yang ingin
ditertibkan adalah penggunaan atau pemanfaatannya.
RUU ini juga dikenal dengan istilah “Cyberlaw”, meskipun rasanya kurang tepat juga karena
pemanfaatan IT tidak terbatas pada dunia cyber saja.
Umbrela Provision
Banyak orang yang mempertanyakan soal pendekatan umbrela provision yang digunakan dalam
mengembangkan RUU ini. Sebetulnya hal ini terkait dengan beberapa hal. Hal yang utama adalah
belum adanya “pegangan” atau “cantolan” dalam bentuk UU lain di Indonesia, sementara jumlah
topik yang harus dibahas sangat banyak. Kita dapat saja membuat UU untuk setiap bagian khusus
(misal khusus untuk Digital Signature, khusus tentang e-Banking, khusus tentang e-Government,
dan UU/PP yang khusus lainnya). Namun pendekatan seperti ini bisa berakibat lebih lama jadinya
Cyberlaw kita (sementara tuntutan dari masyarakat mengharapkan cepatnya selesai) dan dapat
terjadi ketidak-konsistenan UU-UU yang dibuat secara terpisah-pisah ini. Hal ini akan menyulitan
dalam penggabungannya nanti (jika dibutuhkan).
Dengan pendekatan top down dan global seperti ini diharapkan ada landasan yang kuat untuk
membuat UU atau PP yang lebih spesifik lainnya.
3 Di Amerika Serikat, kecurigaan terhadap pemantauan dari Pemerintah membuat sulitnya diterapkan digital ID.
Orang akan curiga dahulu kepada Pemerintah. Apakah ini merupakan sebuah penerapan dari pemantauan “Big
Brother” seperti yang dituliskan oleh George Orwell di buku “1984”-nya? Ini pelanggaran terhadap privacy.
Budi Rahardjo - versi 0.4 - 2002 3/6
Filosofi yang dianut
RUU ini dirancang dengan menganut beberapa filosofi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa
pengaturan dari pemerintah diaharapkan sesedikit mungkin. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah
“less government involvement, if possible”. Jika ada hal-hal yang tidak atau belum perlu diatur,
sebaiknya tidak usah diatur. Peraturan dibuat jika memang benar-benar dibutuhkan. Pendekatan
ini sama seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Hal ini sejalan dengan situasi di Indonesia
dimana rakyat tidak terlalu suka diatur-atur oleh peraturan yang tidak perlu. Jika RUU ini terlalu
mengatur dan represif, maka dia akan ditolak oleh masyarakat.
Beberapa Pengertian
Salah satu kesulitan yang dialami dalam pembuatan RUU ini adalah banyaknya istilah asing dan
definisi-definisi yang sulit dicarikan padan katanya dalam Bahasa Indonesia. Sementara itu untuk
menggunakan istilah dalam bahasa aslinya, yang umumnya adalah Bahasa Inggris, di dalam RUU
sedikit kurang lazim. Belum lagi definisi dari beberapa hal harus dapat dijabarkan dalam kalimat
yang singkat.
Jika definisi-definisi ini terasa janggal, kami mohon masukan koreksi atau usulan perbaikannya.
Teknologi Informasi
Teknologi Informasi didefinisikan sebagai “suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi”. Dalam hal
ini sebetulnya yang menjadi fokus adalah teknologi informasi yang berbasi elektronik. Teknologi
informasi yang berbasis “asap”, misalnya tidak menjadi pokok bahasan.
Tanda Tangan Digital
Tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik adalah tanda jati diri yang berfungsi
sebagai pengesahan oleh pengguna melalui metode elektronik atau prosedur yang telah
ditentukan.
Yang dimaksud dengan tanda tangan digital di sini adalah terjemahan dari “digital signature”.
Dalam implementasinya, digital signature berupa rentetan angka yang panjang yang dihasilkan
oleh sebuah algoritma tertentu, misal dengan algoritma RSA atau DSA. (Untuk diskusi mengenai
algoritma-algoritma ini, silahkan baca buku “Applied Cryptography” karangan Bruce Schneier.)
Seringkali tanda tangan digital ini dianggap sebagai hasil proses image scanning dari tanda
tangan biasa, yang hasilnya adalah sebuah graphical image (dalam format GIF, JPEG, atau PNG).
Bukan ini yang dimaksud dengan digital signature! Kalau hasil scanning tanda tangan, ini mungkin
lebih tepat disebut “digitalized signature”.
Dokumen Elektronik
Istilah “dokumen elektronik” di sini merupakan terjemahan dari “electronic record”. Pada mulanya
digunakan istilah “rekaman elektronik”. Tapi istilah ini malah membingungkan dan rancu dengan
rekaman musik. Pada akhirnya digunakan istilah “dokumen elektronik” saja.
Komputer
Komputer adalah setiap alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem
yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
Definisi dari “komputer” di sini memang cukup luas, meskipun dia termasuk perangkat komunikasi
seperti modem, router, fiber optic, dan seterusnya. Termasuk di dalam kategori komputer adalah
personal computer (PC), workstation, server, Personal Digital Assistant (PDA seperti yang
Budi Rahardjo - versi 0.4 - 2002 4/6
dikembangkan oleh perusahaan Palm4). Definisi yang luas ini dilakukan mengingat perkembangan
teknologi yang membuat semakin kaburnya batasan antara komputer dan bukan. Perangkat
handphone yang canggih seperti Nokia Communicator dapat dikategorikan sebagai komputer juga
sebab dia dapat digunakan untuk mengakses email, Internet, menerima fax, dan banyak fungsi
pemroses data elektronik lainnya. Memang dalam kenyataanya Nokia Communicator ini memang
seperti komputer dalam ukuran kecil (genggaman).
Lain-lain
Beberapa definisi yang belum dimasukkan ke dalam RUU ini antara lain adalah definisi dari
perangkat komunikasi (modem, router, hub, kabel-kabel UTP, fiber optic, dsb.). Ada kebutuhan
untuk membasukkan perangkat komunikasi sebab dalam proses di lapangan ada kalanya
dibutuhkan penyitaan perangkat tersebut.
Beberapa pengertian lain yang lebih mendasar, seperti misalnya perbedaan antara analog dan
digital, sempat dipertanyakan oleh banyak orang yang tidak memiliki latar belakang elektro. Agak
sukar dan terlalu melebar apabila hal ini dimasukkan di sini. Sebaiknya pembaca mengacu kepada
bahan bacaan lain (yang mana? Akan saya tambahkan info ini pada versi berikutnya.).
Pembahasan Pasal-per-Pasal
Saya akan mencoba membahas semua pasal. Namun sementara ini pembahasan baru difokuskan
kepada hal-hal, topik, atau pasal yang selalu menjadi pertanyaan. Pada versi berikutnya akan
saya perjelas semua pasal.
Pasal 32,33: Yuridiksi
Hal yang menarik dari pasal 32 ini adalah adanya pelebaran yuridiksi, dimana Pengadilan
Indonesia berhak mengadili siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi
yang akibatnya dirasakan di Indonesia. Sebagai contoh, jika seorang cracker Amerika melakukan
kejahatan terhadap sebuah bank di Indonesia, maka pengadilan Indonesia berhak mengadili. Hal
ini menimbulkan banyak pertanyaan, mulai dari justifikasinya sampai ke efektivas pelaksanaannya.
Pelebaran yuridiksi ini dengan sadar dan sengaja ditambahkan mengingat sifat teknologi informasi
yang sudah global. Hal ini juga dilakukan oleh negara lain, seperti Amerika Serikat. Ada contoh
kasus dimana seorang warga negara Rusia yang bernama Dmitri Sklyrov yang membuat sebuah
program untuk menghilangkan proteksi yang diterapkan dalam Adobe e-books. Dia menulis
programnya di Rusia, dimana hal ini bukanlah sesuatu yang ilegal. Ketika dia datang ke Amerika
(untuk sebuah konferensi), dia ditangkap dan dipenjarakan. (Ada banyak sumber informasi di
Internet yang membahas tentang kasus Dmitri Sklyrov ini secara lebih rinci.)
Kembali ke contoh seorang cracker Amerika yang melakukan kejahatan terhadap sebuah bank
Indonesia. Pasal 32 dan 33 ini memberikan kewenangan untuk menangkap dia ketika dia masuk
ke wilayah Indonesia. Kita tidak harus secara proaktif mencoba menangkap dia di Amerika.
Adanya sangsi ini membuat dia kehilangan kesempatan untuk mengunjungi Indonesia. Jika hal ini
diterapkan oleh negara-negara lain maka cracker akan berpikir banyak untuk melakukan kejahatan
jarak jauh karena semakin kecil dunia yang dapat dikunjunginya (secara fisik). Tanpa ada pasal
ini, maka Indonesia akan menjadi tidak kuasa untuk mempertahankan diri dari serangan orang luar
meskipun dampaknya dirasakan di Indonesia.
Penutup
Tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada
pembaca dalam memahami RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi. Semoga RUU ini dapat
bermanfaat bagi bangsa Indonesia.
Komentar, koreksi, dan saran-saran harap diteruskan kepada penulis melalui email di
budi@insan.co.id.
4 Situs Palm ada di http://www.palm.com
Budi Rahardjo - versi 0.4 - 2002 5/6
Bahan Bacaan
1. Lawrence Lessig, “Code and Other Laws of Cyberspace,” Basic Books, 1999.
2. Bruce Schneier, “Applied Cryptography,”
3. Budi Rahardjo, “Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet,” buku yang dapat
didownload dari http://budi.insan.co.id
4. Budi Rahardjo, “Memahami Teknologi Informasi,” Elexmedia Komputindo, 2002.
Budi Rahardjo - versi 0.4 - 2002 6/6